TEORI AKUNTANSI - KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.1.   Pengertian Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah batang tubuh standar akuntansi, pendapat, penafsiran, aturan, dan regulasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam melaporkan keuangan mereka. Kebijakan akuntansi suatu perusahaan mencakup “metode-metode untuk mennerapkan prinsip- prinsip oleh manajemen satuan usaha dianggap sebagai prinsip-prinsip yang paling tepat untuk keadaan saat itu, untuk menyatakan secara wajar posisi keuangan, perubahan dalam posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara umum yang karenanya telah dipakai untuk menyusun laporan keuangan tersebut.

ALTERNATIF-ALTERNATIF

Adalah manfaat untuk mengetahui sejak awal berbagai cara penetapan kebijakan akuntansi selama ini, misalnya SEC dan FASB merupakan regulator-regulator utama di Amerikat dan organisasi-organisasi lain seperti Government Accounting Standards Board, Railway Accounting Standards Board, United Nations Centre for Transnational Corporations, Federal Government Procurement and Taxation Departments, National Association of Accountas yang masing-masing mempunyai peran, struktur, dan filosofi yang berbeda mengenai pembuatan kebijakan akuntansi.

·       Pembuatan Kebijakan pada Tingkatan Perusahaan

Menurut George O. May setiap korporasi bebas untuk memilih metode akuntansinya sendiri di dalam batas-batas yang sangat luas, tetapi diharuskan untuk mengungkapkan metode-metode yang dipakai serta konsistensi penerapannya dari tahun ke tahun. Dalam batas-batas yang cukup luas, bagi investor relative tidak penting aturan atau konvensi apa yang sebenarnya dianut oleh suatu korporasi dalam melaporkan penghasilannya jika ia tahu metode apa yang diikuti dan merasa yakin metode itu diikuti secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun dalam hal ini harus ditetapkan dengan mengharuskan korporasi untuk mengikuti  prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Pertama, korporasi public harus diwajibkan untuk mengungkapkan suatu pernyataan yang rinci mengenai metode akuntansi yang digunakan. Kedua, korporasi harus menegaskan bahwa mereka telah mengikuti metode-metode itu secara konsisten. Ketiga, auditor harus menegaskan bahwa korporasi mengikuti metode-metode akuntansi yang mereka ungkapkan sendiri itu. Jadi keputusan kebijakan akuntansi diserahkan kepada masing-masing kebijaksanaan perusahaan itu sendiri namun harga bagi kebebasan ini adalah pengungkapan penuh yang akan melindungi pengungkapan ini adalah suatu penerimaan yang universal atas prinsip-prinsip umum tertentu.

·       Pembuatan Kebijakan di atas Tingkatan Perusahaan

Usulan-usulan May terbunuh oleh runtuhnya perekonomian setelah kehancuran pasar saham. Pada tahun 1933, masyarakat membutuhkan obat yang lebih kuat daripada sekedar pengungkapan. Hasilnya adalah dua peraturan utama yang mempengaruhi akuntansi, Truth-in-Securities Act tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934 serta dibentuknya Securities and Exchange Commission pada tanggal 26 Juni 1934, dengan keyakinan bahwa pengawasan atas lembaga-lembaga keuangan akan menghasilkan pasar modal yang lebih efisien dengan memberikan lebih banyak keyakinan pada para investor bahwa mereka akan mendapatkan seluruh informasi. mereka juga berharap mendorong dekembangkannya alat-alat analisis yang lebih baik dan tanggung jawab yang lebih besar di pihak analis professional. SEC mendelegasikan sebagian besar penetapan standarnya pada sektor swasta, pada awalnya Committee on Accounting Procedures, lalu Accounting Principle Board, dan sekarang Financial Accounting Standards Board.

Walaupun demikian, mendelegasikan tidak berarti menarik diri, karena sepanjang hidupnya SEC membuat pengaruhnya pada akuntansi begitu terasa. SEC melakukannya terutama melaui komentar-komentar atas draft-draft APB Opinion dan FASB Statement serta persetujuan pada draft-draft opinion dan Statement sebelum dipublikasikan. Akan tetapi SEC juga mempunyai pengaruh langsung melalui penerbitan Regulation S-X, Accounting Series Release (ASR) yang diterbitakan SEC atau Chief Accountant SEC, dan keputusan-keputusan resmi lainnya. dalam beberapa kasus SEC menyatakan suatu Opinion atau Statement tidak berlaku dan mengancam akan bertindak sendiri jika perlu. Misalnya, APB pernah mempertimbangkan akan menyatakan suatu pendapat mengenai klasifikasi suatu pajak penghasilan yang ditangguhkan yang berhubungan dengan piutang cicilan, tetapi untuk menghormati industry eceran APB belum memutuskan apakah akan mengharuskan klasifikasi yang seragam dalam kasus ini.  Atas petisi Arthur Andersen & Co., SEC mendahului dan menerbitkan ASR 102, yang menetapkan bahwa pajak penghasilan yang ditangguhkan harus diklasifikasikan secara konsisten dengan klasifikasi piutang terkait. Manual Cohen, ketua SEC saat itu, kemudian berkomentar bahwa “suatu pernyataan pendapat yang formal oleh SEC tampaknya diperlukan, dan kami merasa berkewajiban untuk mengeluarkan pendapat itu…. Saya tidak percaya bahwa kami perlu sering menggunkan cara itu-walaupun pilihan itu selalu terbuka bagi kami.”

Sebagi ilustrasi lain yang menggambarkan pengaruhnya, SEC mangambil posisi terdepan dalam menentang penaikan (write up) nilai aktiva. Posisi ini merupakan salah satu alasan kuatnya dukungan bagi dasar harga perolehan dalam akuntansi di Amerika Serikat. Sebagai akibat dari posisi ini, APB sampai frustasi dalam upaya menerbitkan suatu pendapat mengenai pegakuan keuntungan dan kerugian portofolio dari pemilikan sekuritas yang dapat diperdagangkan. Posisi SEC ini dapat dihubungkan sebagian dengan oposisi yang kuat dari industry asuransi, tetapi juga sejalan dengan posisi yang sudah lama dipegang SEC yang menentang penggunaan nilai wajar.

SEC bahkan telah menerbitkan tafsiran APB Opinion. Pada tahun 1973, misalnya, SEC menerbitkan ASR 146 sebagai penafsiran APB 16. Tindakan ini tidak hanya ditentang oleh AcSEC AICPA, tetapi menyababkan salah satu kantor akuntan besar mengajukan tuntutan terhadap SEC dengan alasan bahwa :

1.    Masalah ini seharusnya ditangani oleh FASB karena SEC tidak boleh menafsirkan suatu ketentuan yang belum diterima oleh SEC.

2.    Jika SEC merupakan bahan pertimbangan, SEC seharusnya tidak dapat membatalkan ketentuan FASB dengan suatu dekrit administrarif

3.    SEC seharusnya diwajibkan untuk mengikuti prosedur pertimbangan, termasuk draft eksposur dan dengan pendapat.

Keluhan kantor CPA ini menyatakan bahwa SEC telah melanggar Administrative Procedures Act dengan tidak membuat pemberitahuan kepada masyarakat dan mengizinkan diadakannya dengar pendapat atau komentar sebelum menerbitkan suatu terbitan. Kasus ini kalah dan SEC terus menggunkan kekuatannya yang besar untk mempengaruhi akuntansi.

SEC pernah membatalkan ketentuan-ketentuan FASB dalam kesempatan-kesempatan tertentu dan mengambil inisiatif dalam kesempatan-kesempatan lain. Misalnya. Tahun1978 SEC menerbitkan ASR 253 dan 258, yang menetapkan suatu bentuk akuntansi biaya penuh bagi produsen minyak dan gas sebagai alternative yang diterima selain metode upaya berhasil (successful efforts). Sebelumnya FASB mengharuskan digunakannya metode upaya berhasil (SFAS 19). Tetapi, sebagai akibat dari tindakan SEC, FASB menerbitkan SFAS 25 pada tahun 1979, yang menangguhkan keharusan digunakannya akuntansi upaya berhasil.

Professor Charles Horngern dari Stanford menyamakan hubungan antara SEC dengan para kauntan public dengan hubungan antara manajemen puncak dan manajemen yang lebih rendah. Walaupun SEC, dengan kekuasaan untuk menentukan prinsip akuntansim, sudah mendelegasikan tugasnya melalui prinsip desentralisasi kepada CAP, dan kemudian kepada APB dan FASB, sebagai manajemen puncak, SEC mempertahankan kekuasaanya untuk menetapkan batasan-batasan dan melaksanakan hak veto. John Burton, yang pernah menjadi akuntan kepada SEC, tidak setuju dengan Horngren dan berpendapat bahwa kedua organisasi itu “bekerja sebagai sekutu dan bahwa kepentingan terbaik kami terpenuhi dalam atmosfer yang tidak saling mengejutkan. Ia yakin bahwa SEC tidak menganggap dirinya berada dalam posisi yang memiliki wewenang absolute sementara FASB bekerja untuk SEC.”

Bukti adanya rasa persekutuan antara SEC dan FASB ini diperlihatkan ketika pada tahun 1976 SEC mengambil inisiatif untuk mengharuskan diungkapkannya informasi biaya penggantian tertentu (ASR 190) tetapi menghapuskan persyaratan ini pada tahun 1979 (ASR 271) ketika FASB menerbitkan SFAS 33 Pelaporan Keuangan Dan Perubahan Harga. Indikasi lain bahwa SEC memang inovatif dan kooperatif pada tahun 1970-an dan 1980-an adalah kecenderungan kearah yang mengharuskan data lunak (informasi yang tidak dapat diaudit dengan cara tradisional), seperti informasi biaya kini, informasi mengenai cadangan minyak dan gas, data informasi interim, dan usulan informasi ramalan. Data lunak diterbitkan dengan ketentuan “safe Harbor” yang melindungi akuntan, sebuah contoh semacam itu ditemukan dalam ASR 203 yang berhubungan dengan informasi biaya kini yang diharuskan oleh ASR 190. Waktulah yang akan menunjukan apakah sikap kooperatif ini akan berlanjut.

·       Pembandingan Internasional

Kebijakan akuntansi ditetapkan pada tingkatan Internasional melalui Internasional Accounting Standards Committee (IASC). Badan ini dibentuk pada tahun 1973 oleh para wakil badan-badan profesional dari sebagian besar negara berkembang dan sejak itu terus tumbuh hingga benar-benar mewakili seluruh masyarakat internasional. Kepatuhan kepada standar-standar IASC terbatas pada diterimanya standar-standar itu, secara sukarela, oleh masyarakat akuntansi profesional yang mewakili di IASC serta oleh organisasi dan badan pemerinta lain di dalam negara yang diwakili. FASB, karena independen terhadap AICPA, bukanlah anggota IASC dan karenanya tidak berkewajiban untuk mnyelaraskan standar-standarnya dengan standar IASC. Walaupun demikian, FASB tetap berhubungan erat dengan IASC.

7.2.   Konsekuensi Ekonomi Kebijakan Akuntansi

PERAGA 8-2 Konsekuensi-konsekuensi ekonomi
Pemakai	Konsekuensi Ekonomi
Investor dan Kreditor	·         Keputusan keuangan ·         Biaya pengumpulan dan analisis informasi keuangan ·         Biaya penyusunan dan nantinya, mungkin, revisi kontrak yang didasarkan pada angka-angka akuntansi
Korporasi	·         Biaya penerbitan laporan-laporan keuangan ·         Perubahan harga saham perusahaan melalui informasi baru atau perbedaan volatilitas angka penghasilan
Manajemen	·         Perilaku manajemen
Nasional	·         Alokasi sumber daya
Lain-lain	·         Kebijakan komisi regulator ·         Persepsi masyarakat mengenai perusahaan

Akuntansi positif, yang dibahas secara lebih mendalam dalam bagian mengenai pelaporan keuangan korporasi dalam bab 7, berupaya membentuk suatu kerangka dasar teoritis di mana konsekuensi-konsekuensi ini dapat ditelaah secara lebih teliti. Salah saatu argumentasi menyatakan bahwa preferensi para manajer terhadap kebijakan akuntansi tertentu mungkin disebabkan oleh cara mereka melihat pengaruh kebijakan itu pada kepentingan sendiri. Kompensasi dan bonus manajemen seringkali didasarkan pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan, seperti penghasilan bersih korporasi. Perubahan kebijakan yang memang diinginkan mungkin mempunyai efek samping terjadinya perubahan yang tidak diantisipasi dalam kompensasi mereka dan karenanya menyebabkan transfer kekayaan yang tidak dikehendaki.

Dengan adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang mengalir dari kebijakan akuntansi, tidaklah mengejutkan bahwa penetapan standar disertai oleh kontroversi. Untuk pendekatan atas ke bawah untuk menetapkan kebijakan akuntansi, keberadaan konsekuensi ekonomi ini dapat menimbulkan masalah yang berat. Pembuat kebijakan, seperti FASB, mungkin ingin memperhitungkan keinginan semua konstituen mereka dan pengaruh kebijakan pada mereka.

7.3.   Regulasi Akuntansi : Pro dan Kontra

·       Kegagalan Pasar

Argumentasi ekonomi yang klasik untuk regulasi adalah bahwa pasar dalam beberapa hal telah gagal. Dalam hal akuntansi regulasi dianggap perlu karena pasar dianggap gagal untuk menghasilakan jumlah informasi yang secara sosial optimal. Oleh karena itu, regulasi diperlukan untuk melindungi “ kepentingan masyarakat. “

Argumentasi klasik untuk regulasi oleh pemerintah, dan argumentasi yang menyebabkan dibentuknya Federal Trade Commision pada tahun 1914, menyangkut monopoli. Tidak adanya kompetensi yang terjadi bila ada monopoli memungkinkan mereka menetapkan harga yang tinggi untuk barang-barang mereka. Akibatnya permintaan lebih rendah dari yang terdapat dalam perekonomian yang kompetitif. Pasar dikatakan gagal dalam pengertian bahwa kuantitas barang yang optimal tidak terpasok. Oleh sebagian orang perusahaan dianggap memegang monopoli alami atas informasi tentang perusahaan sendiri. Ada yang emnyimpulkan bahwa jumlah informasi yang mencapai pemakai kurang dari yang diinginkan. Lebih umumnya, suatu asimetri informasi dikatakan terjadi bila satu pihak dalam suatu transaksi mempunyai lebih banyak informasi daripada yang lainnya. Suatu kegagalan pasar diramalkan sebagai hasil yang tak terhindarkan.

1.    Barang Publik dan Free Rider. Argumentasi kedua untuk regulasi oleh pemerintah adalah adanya barang publik (public good), yang didefinisikan sebagai barang yang didefinisikan sebagai barang yang dapat dinikmati oleh seseorang tanpa memengaruhi kenikmatan orang lain. Contoh klasiknya adalah pertahanan nasional. Karena sifatnya, barang publik tidak dengan mudah, kalaupun bisa, diperdagangkan di pasar. Oleh karena itu, secara tradisional barang publikdikelola oleh pemerintah.

a.    Informasi akuntansi dianggap sebagai barang publik karena penggunaannya oleh seorang investor tidak menghalangi informasi ini digunakan oleh yang lainnya. Khususnya noninvestor memiliki akses terhadap informasi akuntansi sama besarnya dengan investor. Jika ada yang mencoba untuk membuat investor membayar untuk laporan keuangan itu, ia harus berhadapan dengan masalah yang disebut free rider: yaitu individu-individu yang menikmati manfaat itu tanpa membayar.

b.    Para penentang regulasi mengingatkan bahwa publikasi informasi keuangan tidak seluruhnya tanpa manfaat bagi perusahaan, karena sebenarnya perusahaanlah yang beruntung dengan adanya ‘pasar modal yang teratur untuk mendapatkan dana modal, dan pemegang saham perusahaanlah yang beruntung jika mereka melihat bahwa ada pasar untuk saham mereka. Oleh karena itu, sekalipun ada regulasi, perusahaan mungkin mau menanggung biaya untuk menerbitkan laporan keuangan. Selain itu para penentang ini menunjukkan fakta yang tak dapat diperdebatkan bahwa banyak investor yang membayar para analis keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan−walaupun ada para free rider.

2.    Daya Banding dan Kredibilitas.

a.    Tidak adanya daya banding (konparabilitas) merupakan argumrntasi ketiga yang kadang-kadang digunakan untuk mendukung regulasi. Komparabilitas pengungkapan antar perusahaan seringkali dianggap perlu untuk memudahkan perbuatan prediksi dan keputusan keuangan oleh para kreditor, investor, serta pihak-pihak lainnya dan untuk menghindari kegagalan pasar. Keseragaman juga diyakini meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Hal ini umumnya disertai oleh pernyataan bahwa tersedianya banyak alternatif memungkinkan perusahaan melaporkan kinerja keuangan mereka sebaik-baiknya dengan menggunakan apa yang disebut sebagai akuntansi kreatif .

·       Regulasi: Penyembuh Atau Kutukan?

Berikut akan diuraikan tiga alasan : regulasi dibentuk dalam keadaan krisis, pada regulator diperangkap oleh yang diatur dan regulator seharusnya reaktif dan bukan proaktif.

1.    Orientasi pada Kisis. Para ahli teori menyatakan bahwa hampir tanpa kecuali awal regulasi terjadi sebagai reksi terhadap suatu krisi yang tidak dapat diidentifikasi. Setiap krisi biasanya diikuti oleh banyak tuduh - menuduh dan ini dapat dimengerti karena banyak orang kehilangan sejumlah besar uang dalam krisis seperti ini. Persepsinya adalah bahwa sering kali yang menderita dalam krisis-krisis ini adalah si “ orang kecil. “ Dalam hal keruntuhan keuangan, banyak yang percaya bahwa yang menderita adalah investor kecil. Investor besar dianggap lebih canggih,lebih terdiversifikasi,dan karenanya lebih bisa mengarungi badai itu. Keberhasilan beberapa investor besar untuk bertahan itu saja,pada saat investor kecil yang gulung tikar,seringkali ditafsirkan sebagai “si besar” mendapat keuntungan dari kesulitan orang lain. Mereka yang mendapat laba, bahkan dalam hitungan relatif, dengan bertahan dalam badai seringkali dicurigai telah menciptkakan badai itu untuk keuntungan mereka sendiri. Hasilnya adalah tuntutan kepada pemerintah untuk melindungi investor yang lebih kecil. Selalau saja, tanggapannya berupa regulasi pemerintah, yang melangkah masuk untuk melindungi “kepentingna masyarakat.” Ada suatu ironi khusus dalam hal regulasi keuangan. Riset atas cara kerja pasar modal, seperti yang diuraikan dalam bagian tentang pasar modal dalam Bab 6, memperlihatkan bahwa, untuk sebagian besar, pasar modal adalah efisiensi dalam arti bahwa harga-harga mencerminkan semua informasi yang tersedia dengan cara yang tidak memihak. Riset itu, yang diuraikan dalam bab tersebut, menyimpulkan bahwa satu-satunya strategi investasi yang tepat adalah membeli suatu portofolio yang terdiversifikasi. Jika hal ini dilakukan, investor tersebut, entah yang berpengalaman atau yang naif, dijamin akan mendapat imbalan (return) yang konsisten dengan resiko portofolio itu. Singkatnya masyarakat memerlukan perlindungan dari kegagalan melakukan diversifikasi , bukan dari pasar itu sendiri, bukan dari ketiadaan informasi keuangan yang rinci.

2.    Capture Theory.  Dilema yang dihadapi badan-badan regulator adalah bahwa mereka diharuskan untuk memenuhi anggaran ini setiap tahunnya. Munkin saja, dalam tahun tertentu, sebenarnya tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk  mengadakan regulasi. Bahkan mungkin saja kebutuhan akan regulasi dalam industri tertentu sudah sepenuhnya terpenuhi. Sayangnya, polotik internal badan regulator itu jarang yang memperbolehkan badan itu menghindari regulasi pada titik tertentu. Oleh karena itu, regulasi cenderung mengembangkan momentum sendiri, suatu momentum yang didasarkan pada tindakan-tindakan dimasa lalu. Nyaris tak terhindari,kelompok kelompok yang menuntut pembentukan badan regulator pelan-pelan menghilang, dan hanya meninggalkan kelompok-kelompok yang diatur.

3.    Reaksioner. Para kritikus juga menunjukkan bahwa regulasi lebih bersifat reaktif daripada proaktif, maksudnya para regulator selalu berperang dalam pertempuran yang terakhir. APB misalnya tidak berhasil menyetujui aturan-aturan yang tepat untuk mengelola penyatuan (pooling) sampai bum investasi yang menimbulkannya berlalu. SFAS 96 dirancang untuk mengatasi penurunan tarif pajak yang terdapat dalam Tax Reform Act 1986. Sekarang ini FASB sedang mencoba untuk menetapkan standar-standar untuk instrumen-instrumen keuangan yang rumit pada saat, bisa saja diperdebatkan, gelombang-gelombang instrumen baru itu, yang menimbulkan kebutuhan akan standar baru, sudah banyak beerkurang. Akhirnya, harus diakui bahwa setelah mempunyai pengalaman mengatur lebih dari setengah abad, SEC tidak dapat mencegah kehancuran pasar saham pada tahun 1987. Baru setelah kehancuran itu SEC berupaya untuk, membuat regulasi yang mencakup pemanfaatan perdagangan program yang tadinya dianggap sebagai sumber kehancuran itu.

Kesimpulan-kesimpulan harus diambil dengan hati-hati karena riset masih terus berlanjut secara aktif dalam bidang regulasi. Walaupun demikian, tampaknya hasil akhirnya akan campur aduk, sehingga kemenangan tidak akan memihak pada siapapun. Banyak manajemen yang tampaknya mau dan dapat membuat akuntansimereka sendiri dan menyediakan pengungkapan penuh kepada para pemakai mengenai alasan yang mendasari pilihan-pilihan mereka. Sebagian manajemen lebih enggan untuk mengungkapkan informasi semacam itu dan tampaknya mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap fleksibilitas yang mereka peroleh. Hasil dari situasi semacam itu adalah akan adanya beberapa regulasi, tatapi tdak banyak.

Mengelola Kebijakan Akuntansi

·       Pemerintahan oleh Rakyat

Di sebagian besar negara di dunia, standar akutansi ditetapkan oleh undang-undang, dan karenanya merupakan tanggung jawab langsung pemerintah. Pemberlakuan standar-standar yang tidak berkaitan dengan manajemen secara implisit mendistribusikan kembali kekayaan itu dari manajemen. Dalam tradisi demoksrasi, adalah peranan pemerintah yang telah dipilih sebagaimana mestinya oleh rakyat untuk mendistribusikan kembali kekayaan sesuai dengan suara mayoritas rakyat. Para akuntan tidak mempunyai hak konstitusional untuk memperbesar kekayaan sebagian orang dengan mengorbankan sebagian lainnya. Oleh karena itu, konsekuensi ekonomi menghasilkan, tak terhindarkan lagi, keharusan untuk mengalihkan penetapan standar dalam akuntansi kepada pemerintah.

                                Di sini terdapat analogi langsung dengan hukum. Pengadilan berhak menyelesaikan kasus-kasus di dalam batasan hukum dan berdasarkan preseden dari kasus-kasus yang sama. Apa yang berlaku untuk umum, berlaku pula untuk akuntansi. FASB mendapat wewenangnya dari SEC, yang merupakan badan yang ditunjuk oleh Kongres. Oleh karena itu, FASB dengan sendirinya bertanggung jawab kepada Kongres dan melalui Kongres, kepada seluruh bangsa Amerika.

·       Pendelegasian Wewenang untuk Bertindak

Setelah mengakui peran sentral pemerintah, kita haru segera menambahkan bahwa peran pemerintah tidak mesti mengambil bentuk regulasi langsung. Pemerintah dapat, dan mungkin harus, mengambil bentuk mandat dari pemerintah kepada badan-badan tertenttu untuk bertindak atas nama pemerintah. SEC selanjutnya mendelegasikan wewenangnya kepada organisasi swasta, FASB berdasarkan pengertian implisit bahwa FASB akan melaksanakan keinginan-keinginan SEC.

                                FASB diminta oleh Kongres untuk menetapkan suatu metode akuntansi untuk mendorong keseragaman. Banyak pendapat yang diajukan bahwa konsekuensi ekonomi yang merugikaan akan timbul jika metode upaya berhasil ini diwajibkan. Dari sudut pandang kebijakan nasional, konsekuensi-konsekuensi ini berpusat pada dampak yang mungkin ada pada kompetisi, karena yang menggunakkan metode biaya penuh sebagian besar produsen minyak dan gas yang lebih kecil. Bahwa pembatasan penggunaan metode biaya penuh akan mempunyai dampak yang merugikan kemampuan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Argumentasi lainnya bahwa keputusan itu menciptakan suatu keengganan untuk mengambil risiko dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Federal Trade Commision, dan SEC mengharuskan FASB melakukan pembatala tahun 1979. Hal tersebut di tafsirkan sebagai suatu kemauan yang tidak menguntungkan di pihak Kongres untuk tunduk pada kepentingan kelompok-kelompok yang kuat.

·       Delegasi berdasarkan Perundangan

                Regulasi oleh pemerintah, apakah langsung atau tidak langsung, juga mesti membahas pendistibusian kembali kekayaan di setiap titik. Sebaliknya, pemerintah dapat memberikan mandat politik kepada badan-badan yang agaknya mewakili keinginan rakyat. Mandat penting yang tampaknya diberikan oleh Kongres kepada para akuntan melalui SEC adalah untuk menciptakan suatu sistem akuntansi, yang ditandai oleh keseragaman dan komparabilitas, tanpa memperhatikan dampaknya pada kekayaan.

·       Peranan FASB

                Peranan regulatorr-regulator seperti FASB jadi lebih jelas. Pertama-tama, mereka harus menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, FASB harus mengetahui keinginan masyarakat agar dapat menyatukan diri dengan kepentingan masyarakat. Tugas FASB karenanya adalah membujuk berbagai konstituennya untuk menerima kebaikan-kebaikan serta kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu. Jika pada titik ini tidak tercapai suatu konsensus, FASB harus berkewajiban untuk mengalihkan permasalahannya kepada Kongres, melalui SEC untuk mendapatkan pemecahan.

                                Kadang-kadang ditarik suatu analogi antara penetapan standar akuntansi dan penetapan hukum. Hukum juga mempunyai pengaruh distributif. Suatu kesejajaran yang langsung antara hukum dan akuntansi dibuat ketika Kerangka Dasar Konseptual digambarkan sebagai suatu konstitusi. Standar akuntansi tidak mesti diturunkan langsung dari Kerangka Dasar Konseptual, sama seperti hukum baru juga tidak diturunkan langsung dari konstitusi, tetapi harus kkonsisteen degan Kerangka Dasar tersebut sama seperti hukum harus konsisten dengan konstitusi.

·       Politik versus Prinsip

Aturan perilaku menghendaki suatu proses politik. Para penetap setandar dalam lingkungan ini mencoba membuat aturan hanya bila aturan tak dapat dihindari, dan kemudian membuat aturan agar kekuatan itu tetap seimbang. Penyeimbang kekuatan-kekuatan ini dapat menghasilkan aturan yang menguntungkan satu kelompok saja atau mungkin menghasilakan aturan yang menciptakan atau mempertahankan alat bantu. Konsistensi logis dan realitas ekonomi tidak dapat mengalahkan tujuan. Penentu penghasilan adalah bayangannya, kekuatan politik realitasnya.

                                Aturan pengukuran di lain pihak, menghendaki suatu proses riset yang terdiri atas observasi dan eksperimentasi yaitu suatu pencarian uji coba untuk mengetahui dimensi-dimensi penghasilan bisnis. Obyeknya adalah melaporkan penghasilan jika memang itu penghasilan. Penetapan standar mencoba untuk membuat aturan yang menghubungkan laporan penghasilan itu dengan periode timbulnya. Dari hal tersebut, menyiratkan bahwa pendekatan politis secara diametris bertentangan dengan pendekatan teknis.

·       Pencarian Konsensus

Kunci keberhasilan FASB adalah kemampuannya membentuk konsensus. Kebutuhan akan konsensus ini sudah dihargai sejak awal. Hal itu terlihat jelas dari pilihan frasa prinsip akuntansi akuntansi yang berlaku umum. Yang kurang jelas adalah oleh siapa prinsip ini harus diterima. Dasar pemikirannya adalah menetakan suatu konsensus dengan meletakkan suatu fondasi intelektual untuk menjadi dasar bagi masing-masing perusahaan dalam membentuk praktik mereka sendiri, dengan disertai oleh pngungkapan kebijakan mereka secara lengkap. Para akuntan sebagai ahlinya adalah orang-orang yang wajar jika diminta untuk membentuk fondasi itu.

                                Konsensus diupayakan dengan suatu sistem due process yang rinci, yang mengirimkan memorandum diskusi, draf eksposur, mengadakan dengar pendapat umum, dan seterusnya. Konsensus juga diapayakan melalui suatu proyek Kerangka Dasar Konseptual yang dimaksudkan untuk meletakkan fondasi yang dapat menjadi dasar bagi penetapan standar-satandar khusus secara logika.